Praha - Peran internasional Indonesia terus menguat dan semakin diperhitungkan. Dalam hal Myanmar Indonesia bersama ASEAN mempunyai pendekatan tersendiri.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Amerika Eropa (Amerop) Kemlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi saat menjadi pembicara kunci pada Konferensi Internasional Tentang Studi Asia Tenggara seusai pertukaran MoU antara UPN Veteran Yogyakarta dengan Metropolitan University Prague di Kampus Jarov, Praha (3/5/2010).
Hadir antara lain Dirjen Hubungan Internasional dan UE Kemdik Pemuda dan Olahraga Jindrich Fryc, pejabat Kemlu, Kemindustri dan Perdagangan Republik Ceko, diplomat negara sahabat, civitas akademika MUP, mahasiswa Hubungan Internasional dari berbagai universitas dan para peminat studi Asia Tenggara.
Menurut Retno, setelah diterpa krisis berat multidimensional (1997/1998), Indonesia memang disibukkan dengan problematika domestik, upaya pemulihan dan stabilisasinya.
"Sekarang Indonesia bisa konsentrasi keluar untuk memainkan peranan internasional. Indonesia ikut mendorong terbentuknya komunitas tunggal ASEAN. ASEAN yang kuat siap untuk bermitra dengan arsitektur regional lainnya," papar Retno.
Dijelaskan bahwa Indonesia berdasarkan keberhasilan pengalaman domestik terus mendorong agar demokrasi semakin mantap di ASEAN antara lain dengan mendirikan Bali Democracy Forum.
Indonesia juga aktif menanggulangi terorisme, terus mempromosikan hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindunginya. Indonesia mendorong kerjasama bilateral dalam upaya pemajuan HAM dengan Kanada, Norwegia dan Perancis, juga bersama Swedia, Perancis dan Cina dalam rangka ASEM, dan kerjasama plurilateral bersama Cina, Kanada dan Norwegia.
"Indonesia menjadi salah satu pelopor upaya pembentukan mekanisme HAM ASEAN, terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, dan sebagai Ketua Komisi HAM ke-61 di 2005," urai Retno.
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia berperanan besar dalam upaya ikut mengatasi perubahan iklim, bahkan menjadi tuan rumah penyelenggara The United Nations Climate Change Conference (UNCCC) di Bali (2007).
Menjawab pertanyaan tentang isu Myanmar, Retno mengatakan bahwa kebijakan luarnegeri Indonesia pada prinsipnya menganut non-interference (tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, red), dilandasi pedoman bebas aktif dan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama internasional.
Juga ada norma masyarakat ASEAN, mencakup netralitas, penyelesaian secara damai, penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan setiap bangsa, dan hubungan luarnegeri berorientasi perdamaian.
"Dalam hal ini Indonesia mencoba mengkomunikasikan melalui ASEAN dengan menjamin integritas nasional dan mendorong agar mengimplementasikan demokrasi," jelas Retno.
Menurut Retno, Indonesia sendiri punya pengalaman di masa lalu sangat nervous dengan masa depan integritas nasionalnya, jika demokrasi diterapkan.
"Tak kalah penting adalah meyakinkan rakyat setempat bahwa demokrasi lebih membawa kesejahtaraan bagi mereka," tandas Retno. (es/es)
- detikNews
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar