Jakarta - Sensus penduduk yang mulai dilakukan per-1 Mei 2010 tidak banyak memberi manfaat bagi pengambil kebijakan. Keinginan untuk menerapkan Single Identitiy Number (SIN) sirna karena tidak mengambil sidik jari warga.
"Keinginan pemerintah untuk bangun Single Identity Number (SIN) tidak tercover karena mestinya (sensus) sekalian ambil sidik jari warga," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengomentari pelaksanaan sensus penduduk dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (2/5/2010).
Sebab menurut dia, sensus tak bisa dilakukan sembarangan tanpa perencanaan yang matang. Sensus penduduk juga diperlukan atau didesain untuk tertib administrasi kelengkapan diri. Namun secara umum kebijakan pemerintah belum terintegrasi secara baik. Tjahjo pun menilai sensus ini setengah hati.
"Nampak sensus ya sekedar menghitung dengan metode dan outputnya berupa angka statistik yang tidak akurat dan selalu melahirkan kontroversi seperti data kemiskinan/pengangguran, data penduduk, bahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujarnya memberi contoh.
Tjahjo juga menilai, mobilitas warga tidak ikut terekam oleh sensus. Padahal hal itu sangat bermanfaat untuk kebijakan penataan pemukiman, transportasi dan sebagainya.
"Banyak kepala daerah saya tidak banyak menerima manfaat dari sensus kali ini," pungkas ketua Fraksi PDIP di DPR ini.
Sensus penduduk dimulai 1 Mei. ,Sensus dimulai dari pendataan penduduk di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor pagi kemarin pukul 10.00 WIB.
- detikNews
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar